Berita Fakultas

PENANDATANGANAN MoU FAKULTAS HUKUM UAJY – PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Image

PENANDATANGANAN MoU FAKULTAS HUKUM UAJY – PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Bahwa pada hari senin, 3 Agustus 2020 yang bertempat di ruang rapat lt. 2 Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan penandatanganan MoU antara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penandatanganan MoU ditandangani oleh Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) dan Ibu Frida Ariyani, S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang dihadiri dan bertindak sebagai saksi dari pihak Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) yakni Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) dan Ibu Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) serta dari pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta yakni Bapak Widodo Budi Santoso, S.H selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta dan  Bapak A. Suryo Hendratmoko S.H selaku Perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Semoga melalui penandatanganan MoU ini terjalin kerjasama yang lebih baik antara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta di kemudian hari. Kerjasama ini  juga tentunya akan memberikan semangat kepada mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) dalam meningkatkan pengetahuan baik secara teori dan praktek di bidang ilmu hukum sehingga dapat menjadi calon-calon penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keatmajayaan yakni: unggulinklusifhumanis dan berintegritas.

Yogyakarta, 3 Agustus 2020

Valencia Euaggelion Tomboelu

  • Image

    Fakultas Hukum UAJY


    Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Berita Terbaru

Lowongan Pekerjaan

Fakultas Hukum - Universitas Atma Jaya Yogyakarta
UPT - Fakultas Hukum 2024