Dialektika Mahasiswa: Negara Suka-Suka, Pilpres Semaunya?
-
Tim Multimedia Fakultas Hukum
- 10 Apr, 2025
- Berita
- 7
Selasa (08/04/2025) lalu, Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KDRM FH UAJY) telah menyelenggarakan Dialektika Mahasiswa bertajuk “Dialektika Kebijakan Publik dan Reformasi Elektoral Melalui Efisiensi Anggaran dan Penghapusan Presidential Threshold Minimal 20 Persen”. Acara ini dihadiri oleh Bapak Dr. B. Hestu C. Handoyo, S.H., M.Hum. dan Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., selaku narasumber; serta mahasiswa FH UAJY; mahasiswa Fakultas Arsitektur UAJY; mahasiswa Fakultas Teknik Industri UAJY; mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UAJY; dan beberapa peserta diluar UAJY.
Diadakannya acara ini berangkat dari tingginya perhatian publik terhadap dua keputusan penting yang telah ditetapkan, yaitu mengenai kebijakan Efisiensi Anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Penghapusan Presidential Threshold sebesar 20%. Kedua hal tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Disampaikan oleh narasumber bahwa Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran memiliki tujuan utama untuk mengoptimalkan penggunaan APBN dan APBD dengan memangkas belanja yang dianggap tidak esensial. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan ini justru menimbulkan persoalan serius, seperti ketertutupan informasi, potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, hingga risiko penurunan kualitas layanan publik (terutama di sektor pendidikan dan penyelenggaraan pemilu). Proses efisiensi anggaran ini dinilai minim akuntabilitas dan lemah dari sisi transparansi.
Sementara itu, pembahasan mengenai Presidential Threshold menyoroti bagaimana keputusan ini yang awalnya dianggap sebagai instrumen untuk mengefisienkan proses pemilihan presiden, telah berkembang menjadi alat eksklusif yang membatasi akses calon pemimpin alternatif. Presidential Threshold dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif karena menghambat kompetisi politik yang adil, mempersempit pilihan rakyat, dan memperkuat dominasi partai-partai besar. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas ini dianggap sebagai momentum penting untuk mendorong demokratisasi yang lebih luas.
KDRM FH UAJY sendiri berharap, dengan diadakannya Dialektika Mahasiswa ini, dapat mengasah kemampuan kognitif mahasiswa, meningkatkan daya pikir dan analisis yang kritis, serta menumbuhkan kepekaan dan keterbukaan terhadap berbagai polemik kenegaraan. Selain itu, acara ini dapat digunakan sebagai ruang untuk menganalisis, menyalurkan aspirasi, serta merefleksikan fenomena tersebut dari sudut pandang akademik.
