Kuliah Pengenalan Profesi: Menyelami Peran Hakim Sebagai Penafsir Keadilan di Balik Palu Sidang bersama Hakim PN Yogyakarta
-
Tim Multimedia Fakultas Hukum
- 17 Apr, 2026
- Berita
- 1
Pada Kamis (16/04), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) selenggarakan kegiatan Pengenalan Profesi Hukum kepada mahasiswa pengambil mata kuliah Penanganan Perkara Pidana Kelas B. Kegiatan pengenalan profesi kali ini mengenalkan profesi Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam dunia kerja dengan pembahasan mendalam mengenai seluk beluk dan dinamika dalam menangani perkara Pidana. Kegiatan yang berlangsung dari pukul 13.00 s.d 15.00 WIB ini dilaksanakan secara luring di Ruang 310 Kampus 1 Gedung Santo Alfonsus FH UAJY.
Karsena, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menjadi pembicara pada kuliah pengenalan profesi kali ini, memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai filosofi profesi hakim sebagai officium nobile atau profesi mulia yang memiliki tanggung jawab etis dan moral tinggi dalam menegakkan keadilan serta melindungi hak asasi manusia. Beliau menekankan bahwa hakim bukan sekadar "corong undang-undang", melainkan juga penafsir hukum yang harus mengasah nurani untuk menemukan kebenaran materiil melalui standar pembuktian beyond a reasonable doubt. Dalam menghadapi dinamika persidangan yang penuh tekanan dan godaan, para calon penegak hukum diingatkan untuk senantiasa berpegang teguh pada 10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Indonesia seperti berperilaku adil, jujur, dan berintegritas tinggi sebagai "perahu" kokoh yang menjaga marwah peradilan.
Bapak Karsena juga menjelaskan bahwa dalam praktik hukum, seorang hakim memiliki kewenangan untuk mengedepankan keadilan moral atau sosial melalui prinsip contra legem, yakni mengesampingkan norma tertulis demi keadilan yang lebih substantif jika peraturan yang ada tidak lagi mampu mengakomodasi kompleksitas kasus di lapangan. Melalui paparan tersebut, mahasiswa diharapkan memahami peran vital profesi seperti Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam menjaga independensi serta meningkatkan kompetensi hakim agar tetap transparan dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.
