Berita Fakultas

Diskusi Akademik Dalam Bahasa Inggris Mengenai Contract Breach of Public - Private Partnership Within Administrative Court Authority Image

Diskusi Akademik Dalam Bahasa Inggris Mengenai Contract Breach of Public - Private Partnership Within Administrative Court Authority

Rabu (26/11), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) selenggarakan kegiatan diskusi akademik dalam bahasa Inggris dengan topik Contract Breach of Public - Private Partnership Within Administrative Court Authority. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Akreditasi FH UAJY ini dipandu oleh Bapak Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M sebagai moderator dan Bapak Anindita Irvan Wiryawan, S.H., LL.M. selaku pembicara. Diskusi ini menyoroti permasalahan hukum pemutusan kontrak dalam skema Public-Private Partnership (PPP) serta kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa tersebut. 

Topik diskusi kali ini membahas mengenai pelanggaran perjanjian kerja sama antara pemerintah dan swasta, di mana sektor swasta sering kali melakukan pelanggaran seperti kegagalan memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan, kegagalan menyediakan pendanaan (financial closing), serta keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Sementara itu, pelanggaran yang kerap kali terjadi dari sektor pemerintah yakni keterlambatan dalam membayar angsuran dan adanya perubahan peraturan atau kebijakan secara mendadak yang berdampak pada pelaksanaan kontrak. 

Beliau mengangkat salah satu kasus Sengketa Pemutusan Kontrak Pembangunan Pintu Air dalam Putusan PTUN Samarinda Nomor 13/G/2024/PTUN.SMD. Dalam perkara ini, pemerintah bertindak secara sepihak dengan menyatakan bahwa kontraktor telah melakukan wanprestasi akibat keterlambatan proyek. Pihak swasta mengambil tindakan menggugat pihak pemerintah karena dinilai keputusan tersebut cacat hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pada akhir putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan pihak swasta. Kasus ini menunjukkan bahwa kontrak tertentu dalam PPP dapat dipandang sebagai objek kewenangan PTUN ketika pemerintah bertindak melalui keputusan sepihak. 

  • Image

    Tim Multimedia Fakultas Hukum


Berita Terbaru

Lowongan Pekerjaan

INFO PMB FH UAJY 2026/2027
KLIK DISINI

Fakultas Hukum - Universitas Atma Jaya Yogyakarta
UPT - Fakultas Hukum 2025