Penyadapan dan Pasang Surut RI-Australia


Oleh Gregorius Sri Nurhartanto, dipublikasikan di harian KOMPAS, 21 November 2013

Efek kasus pembocoran rahasia oleh mantan agen Ba­dan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden, terus bergulir saat ini.

Setelah banyak penumpin dunia mengeluh dan mengutuk ke­ras tindakan Amerika Serikat yang telah menyadap sarana ko­munikasinya,kini giliran Peme­rintah Indonesia yang menyam­paikan protes keras terhadap Pe­merintah Australia karena juga telah menyadap sarana komu­nikasi beberapa pejabat tinggi In­donesia, termasuk milik Presiden RI dan Ibu Negara.

 Pemerintah Indonesia telah menyampaikan protes keras ter­hadap Pemerintah Australia. Du­ta Besar Indonesia untuk Aus­tralia pun telah ditarik pulang ke Jakarta. Namun, sikap marah Pemerintah Indonesia itu ditang­gapi “dingin” Perdana Menteri Australia Tonny Abbot. Bahkan, di depan Parlemen Federal Austra­lia, Tony Abbot menyatakan tidak mau meminta maaf kepada Pe­merintah Indonesia atas sikap dari tindakan yang dianggap me­lindungi kepentingan Australia pada masa lalu dan pada masa depan itu.

 Penyalahgunaan

Dokumen Snowden telah membongkar sepak terjang Ame­rika Serikat dan sekutunya, ter­masuk Australia, yang telah memata-matai banyak pemimpin dunia yang selama ini justru di­anggap sahabat oleh mereka. Langkah memata-matai dengan cara penyadapan ini dilakukan dengan cara menyalahgunakan sarana komunikasi yang ada di gedung kedutaan di setiap ibu kota negara penerima. Misi dip­lomatik suatu negara memang dijamin hak kekebalan dan ke­istimewaannya, termasuk kebe­basan berkomunikasi dalam menjalankan fungsinya. Pasal 27 Ayat (1) Konvensi Vienna 1961 tentang Hubungan Diplomatik secara tegas mengatur hal itu.

 Selengkapnya berbunyi: “The receiving State shall permit and protect free communication on the, part of the mission for all official purposes. In communicating with the Government and other mis­sions and consulates of the sending States, wherever situatecl,the mis­sion may employ all appropriate means, including diplomatic cou~ riers and, messages in code and cipher. However, the mission may install and use a wireless trans­mitter only with the consent of the receiving State”.

Ketentuan, Pasal 27 Ayat (1) Konvensi Vienna 1961 ini mem­bawa konsekuensi bahwa para pejabat diplomatik dalam men­jalankan tugasnya mempunyai kebebasan penuh dan dalam ke­rahasiaan untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya.

Hal-hal yang ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) ini telah mem­perluas makna kebebasan ber­komunikasi misi diplomatik yang sebelumnya hanya berlaku ter­batas pada komunikasi antara misi diplomatik dengan peme­rintah negara pengirim dan dengan konsulat jenderal atau kon­sulat-konsulat di bawah keku­asaannya di negara penerima.

Kendati demikian, misi diplo­matik suatu negara hanya boleh menggunakan dan memasang pemancar radioatas, seizin peme­rintah negara penerima. Hal ini sejalan dengan functional necessity theory yang menegaskan, gu­na menunjang kelancaran tugas dan fungsl perwakilan diplomatik negara pengirim di negara pe­nerima kepada pejabat diploma­tik, gedung kedutaan, tempat ke­diaman pribadi pejabat diplomatik, surat-menyurat, sarana ko­munikasi, arsip, dokumen dan lain-lainnya diberikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan.

Dengan deruikian, para diplo­mat tidak dapat menjalankan fungsinya secara sempurna, ke­cuali jika diberikan kepadanya hak kekebalan dan keistimewaan tertentu (Sumaryo Suryokusu­mo, 1995: 58).

 Pelanggaran serius

Tindakan penyadapan yang di­lakukan terhadap pejabat tinggi Indonesia melalui Kedutaan Be­sar Australia yang ada di Jakarta merupakan pelanggaran serius ketentuan hukum diplomatik (Konvensi Vienna 1961) meng­ingat Australia ataupun Indone­sia Sudah menjadi negara pihak konvensi tersebut. Australia se­mestinya menyadari bahwa se­tiap negara pihak wajib menaati kewajiban dalam konvensi. Tin­dakan Australia ini dapat dika­tegorikan sebagai campur tangan urusan dalam negeri Indonesia dan pengingkaran prinsip kese­derajatan (perfect equality, of states) yang sangat dijunjung tinggi dalam hubungan internasional.

Ian Brownlie menyatakan, “The duty of non-intervention is a master principle which draws together many particular rules on legal competence and responsi­bility of states. Matters within the competence of states under ge­neral international law are said to be within the reserved domain, the domestjc jurisdiction, of states” (1985:291).

Sikap Pemerintah Indonesia yang telah menyarnpaikan protes keras dan menarik pulang Duta Besar RI di Canberra merupakan langkah normal dalam hubungan antarnegara. Bahkan rencana Pe­merintah Indonesia meninjau kembali beberapa kerja sama de­ngan Australia patut diapresiasi. Sebagai negara berdaulat, Indo­nesia harus berani menunjukkan eksistensinya sebagai negara besar. Australia yang selama ini selalu menyebut Indonesia se­bagai salah satu sahabat terba­iknya terbukti hanya isapan jem­pol. Apalagi pernyataan PM Tony Abbot yang terang-terang meng­anggap remeh skandal penyadapan dan tidak mau meminta maaf ini layak untuk diberikan pelajaran oleh Indonesia.

Gregorius Sri Nurhartanto : Pengajar Hukum Diplomatik dan Konsuler Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta