Hermeneutika Peristiwa Kerusuhan LP Tanjung Gusta


Oleh W Riawan Tjandra, dipublikasikan di MEDIA INDONESIA, 16 Juli 2013

KERUSUHAN di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Medan, yang berujung pada kaburnya 240 orang napi awalnya dipicu aksi protes para napi. Para narapidana tersebut memprotes karena aliran listrik dan air padam, pada Kamis (11/7) mulai dini hari hingga sore hari. Kerusuhan yang terjadi di LP Tanjung Gusta tersebut sebenarnya bukan merupakan peristiwa kerusuhan LP yang pertama.

Sejumlah kerusuhan pernah terjadi di berbagai LP di Tanah Air antara lain kerusuhan di Rutan Salemba Jakarta (20 Juli 2001) yang dipicu perbedaan jatah makan siang bagi narapidana, kerusuhan di LP Tanjung Gusta (19 Januari 2003) yang dipicu karena adanya sejumlah narapidana yang akan melarikan diri dan dicegah sejumlah narapidana lainnya, keributan di LP Lowok Waru Malang (26 Mei 2003) yang dipicu perkelahian di dalam sel, kerusuhan di LP Cipinang (31 Juli 2007) yang dipicu persaingan antarkelompok narapidana dalam LP, dan yang terbaru peristiwa penembakan empat tahanan titipan di LP Cebongan Sleman (19 Maret 2013) oleh sejumlah oknum anggota Kopassus, dan masih banyak lagi sederet peristiwa kerusuhan lain di berbagai LP di negeri ini.

Kerusuhan yang terjadi di berbagai LP di negeri ini sebenarnya memberikan ilustrasi dan sekaligus pesan mengenai perlunya evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh terhadap kondisi berbagai LP yang sangat memprihatinkan. Bahkan, jauh dari memadai dalam memenuhi kebutuhan pemenuhan hak-hak asasi para narapidana yang harus menjalani hukuman di dalamnya. Narapidana memiliki sejumlah hak asasi yang wajib dilindungi berdasarkan hukum nasional ataupun regulasi internasional.

Pembinaan narapidana di LP tidak boleh mereduksi perlindungan HAM bagi para narapidana yang sedang menjalani masa hukuman. Juga, harus mampu mewujudkan tujuan ideal pelaksanaan pemasyarakatan di LP yang digariskan pada Pasal 3 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal itu antara lain menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Jumlah penghuni LP Tanjung Gusta selama ini tercatat dua kali dari kapasitas normal LP Tanjung Gusta. Jumlah penghuni dalam catatan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 2.600 orang yang terdiri dari 2.594 orang napi dan 6 orang tahanan. Jumlah itu jauh melebihi kuota hingga 247% dari kapasitas maksimal LP yang seharusnya hanya 1.054 orang. Realitas itu sudah menggambarkan terjadinya kompleksitas yang dihadapi LP untuk menyediakan berbagai fasilitas pemenuhan kebutuhan normal bagi para penghuni LP sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi internasional di bidang pemasyarakatan.

Dalam Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners yang disepakati PBB di Jenewa pada 1995 dan disetujui Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) pada 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) pada 1 Mei 1997 diatur mengenai 95 butir aturan perlakuan terhadap narapidana. Itu misalnya mengenai standar minimum yang menyangkut makanan, pakaian, kebersihan pribadi, pelayanan kesehatan, dan sejenisnya.

Pada intinya, substansi dari ketentuan tersebut mengatur keharusan bagi negara untuk memfasilitasi kebutuhan hidup para narapidana untuk dapat memenuhi standar kelayakan hidup sebagai manusia normal. Satu-satunya yang boleh dirampas dari para narapidana selama menjalani hukuman hanyalah kebebasannya.

Namun, negara bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan fasilitas hidup bagi narapidana sesuai dengan standar kehidupan manusia normal. Hal itu menjadi hak asasi yang melekat kepada diri setiap orang yang dirampas hak atas kebebasannya selama menjalani hukuman formal negara sebagai implikasi putusan pemidanaan berdasarkan norma hukum pidana nasional suatu negara.

Demikian juga dalam Body of Principles for The Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment sebagai salah satu ketentuan yang telah disepakati PBB pada 9 Desember 1988 dengan Resolusi 43/173 yang mengatur 39 butir prinsip perlindungan bagi orang yang ditahan atau dipenjara.

Pada intinya ketentuan tersebut mengatur kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan bagi para narapidana agar tidak mengalami penganiayaan ataupun penyiksaan serta tidak direndahkan martabatnya selama yang bersangkutan menjalani hukuman pidana di penjara. UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebenarnya telah mencoba menggunakan ketentuan internasional tersebut sebagai rujukan dalam pembinaan para narapidana.

Namun, realitasnya kasus overcapacity penghuni LP seperti yang terjadi di LP Tanjung Gusta tersebut juga dialami berbagai LP di seluruh negeri ini pada umumnya. Belum lagi, jika dipermasalahkan praktik-pratik diskriminasi perlakuan antarnarapidana di berbagai LP ataupun sejumlah pembiaran aksi kekerasan antarnarapidana ataupun oleh sipir penjara di berbagai LP turut menambah suram kondisi lembaga pemasyarakatan di negeri ini.

Dalam kasus di LP Tanjung Gusta, terdapat salah satu butir tuntutan narapidana yang terkesan paradoks dengan pemicu terjadinya kerusuhan tersebut. Tuntutan para narapidana adalah agar pemerintah (baca: Kementerian Hukum dan HAM) mengevaluasi dan meninjau ulang eksistensi PP No 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan remisi secara terbatas, khusus kepada narapidana dalam kasus terorisme, perdagangan narkoba, dan korupsi.

Jika dibaca dari perspektif semiotika dari filsuf F Saussure, dinyatakan bahwa sebuah sistem pertandaan harus mengekspresikan gagasan. Karena itu, tuntutan terkait dengan peninjauan ulang PP No 99 Tahun 2012 justru tidak mengekspresikan gagasan yang semula menjadi latar belakang pemicu kerusuhan di LP Tanjung Gusta tersebut. Bahkan, dalam kacamata filsafat logika, ketidakkonsistenan gagasan dengan ekspresi gagasan dalam sistem pertandaan tersebut bisa disebut sebagai accent, yaitu penipuan terhadap pembaca pesan karena adanya perubahan/pergeseran makna yang mengorbankan pesan asli untuk sebuah kepentingan terselubung.

Pertanyaan berikutnya adalah ada (si)apa di balik tuntutan yang berawal dari kerusuhan di LP Tanjung Gusta tersebut? Jika ditinjau dari semangatnya, PP No 99 Tahun 2012 sudah koheren dengan agenda nasional pemberantasan korupsi, perdagangan narkoba, dan terorisme sebagai kejahatankejahatan luar biasa (extraordinary crimes). Maka, dalam memahami pesan hermeneutis di balik peristiwa kerusuhan di LP Tanjung Gusta perlu memahami keseluruhan dari apa yang tersirat ataupun yang tersurat dari peristiwa tersebut. Negara perlu berintrospeksi sekaligus merefleksi secara empatik, tetapi kritis dalam memahami pesan di balik kerusuhan Tanjung Gusta.

W Riawan Tjandra;
Pengamat Hukum, Mengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta