Asa Pemilu Damai pada Konflik Bawaslu-KPU


Oleh W Riawan Tjandra, dipublikasikan di Koran SINDO 11 April 2013

Pemilu 2014 akan menjadi momentum yang menentukan bagi kelanjutan proses transisi demokrasi di negeri ini. Namun, bagaimana akan mewujudkan pemilu yang damai jika dua institusi penyelenggara pemilu di negeri ini justru saling bersitegang?

Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bersifat nasional, tetap, dan mandiri maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga dalam UU yang sama disebut sebagai penyelenggara pemilu dengan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI seharusnya bersifat saling melengkapi dan mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan masingmasing.

Namun, menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 ternyata justru aroma “perseteruan” di antara dua institusi itu kian kuat tercium oleh publik. Pascakeputusan Bawaslu dalam sengketa antara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), salah satu partai peserta pemilu yang kelahirannya dibidani Sutiyoso, mantan Gubernur DKI Jakarta, publik kian menangkap ada persaingan terselubung di antara dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Hampir semua pengaturan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu difokuskan terhadap KPU, namun ruang kontrol terhadap pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam UU Pemilu terlihat sangat sumir.

Perseteruan antara KPU dan Bawaslu tersebut justru memperlihatkan bahwa upaya dari pembentuk UU Pemilu untuk membangun checks and balances antara KPU dan Bawaslu telah gagal justru saat persiapan pelaksanaan Pemilu 2014. Seharusnya UU Pemilu dapat mengantisipasi potensi sengketa antarlembaga penyelenggara pemilu tersebut dengan menyediakan perangkat institusi yang bisa memberikan solusi yang efektif jika di antara dua lembaga tersebut terjadi perbedaan pendapat.

DKPP dalam penyelesaian pengaduan PKPI tentang pelanggaran kode etik KPU harus bisa bersikap bijak untuk mempertimbangkan secara komprehensif perbedaan tafsir terhadap UU Pemilu di antara dua lembaga tersebut tanpa menyudutkan KPU yang sudah berupaya maksimal untuk melakukan verifikasi secara cermat agar dapat mempersiapkan pemilu yang berkualitas.

Upaya musyawarah dan pendekatan yang kolaboratif di antara dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut harus selalu dikedepankan agar dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut dapat bekerja sama secara konstruktif sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang semakin berkualitas.

Bagaimana mungkin bisa membangun pemilu yang aman dan damai di negeri ini jika dua lembaga penyelenggara pemilunya justru tidak mampu berdamai? Diperlukan sikap-sikap kenegarawanan di antara dua institusi penyelenggara pemilu tersebut untuk dapat menjadi jembatan demokrasi bagi kelanjutan proses transisi demokrasi di negeri ini.

W Riawan Tjandra;
Pengamat Hukum, Mengajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta